Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Lebak Capai 78 Titik, Targetkan 240 Gerai Hingga Juli 2026

 

Pembangunan Koperasi Daerah Desa Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lebak, Banten, terus menunjukkan kemajuan pesat. Hingga pertengahan Mei 2026, jumlah titik pembangunan yang telah berdiri mencapai 78 lokasi, melonjak tajam dibandingkan hanya 6 titik pada Desember tahun lalu. Angka ini dipastikan Komandan Kodim (Dandim) 0603/Lebak, Letkol Inf I Gede Mahendra Subrata S.I.P., M.I.P., M.Sc., dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu (16/5/2026).

 

Menurut Letkol Mahendra, percepatan pembangunan ini tak lepas dari dukungan penuh Pemerintah Daerah serta ketersediaan lahan yang disiapkan oleh pemerintah desa setempat. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Koperasi dan Kementerian Pertahanan, dengan keterlibatan aktif TNI sebagai pendamping.

 

Awalnya, masa pendampingan direncanakan berlangsung tiga bulan hingga Februari 2026. Namun, atas perintah atasan, masa pendampingan diperpanjang hingga saat ini, sehingga jadwal peresmian yang semula ditargetkan awal tahun baru akhirnya dijadwalkan pada Mei ini.

 

“Peluncuran besar-besaran telah dilakukan Presiden di Nganjuk, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan sistem dan aplikasi yang sudah berjalan penuh. Di Lebak, kami menargetkan total pembangunan 344 titik secara keseluruhan, dengan pencapaian 240 gerai yang beroperasi hingga Juli mendatang,” ungkap Letkol Mahendra.

 

Sebelumnya, ketersediaan lahan menjadi kendala utama yang menghambat laju pembangunan. Namun, respon positif dari Bupati Lebak, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pemerintah desa menjadi solusi kunci. Banyak lahan milik desa yang disiapkan khusus untuk keperluan program ini, mendorong lonjakan jumlah titik pembangunan dari 90 titik di akhir tahun lalu menjadi 78 titik yang sudah terbangun saat ini.

 

Meski masih terdapat berbagai dinamika di lapangan, Dandim meyakini target dapat tercapai jika seluruh elemen masyarakat dan pemerintah bersatu. “Tanggung jawab penyediaan gerai di setiap desa tetap harus dipenuhi, meski kami menargetkan 240 titik pada bulan Juli,” tegasnya.

 

Pendampingan TNI yang awalnya hanya difokuskan pada tahap pendirian bangunan kini diperluas. Pihak Kodim terus berkoordinasi erat dengan Dinas Koperasi untuk menentukan lokasi terbaik, mengacu pada keberhasilan dan kematangan penerapan program di Jawa Tengah serta Jawa Timur.

 

Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai pusat ekonomi lengkap. Satu unit bangunan memuat kantor pengelola, toko sembako, layanan simpan pinjam, klinik desa, apotek, gudang logistik, hingga pusat penampungan hasil bumi. Khusus untuk desa di wilayah pesisir, akan disiapkan fasilitas pendukung khusus guna menunjang kebutuhan para nelayan.

 

Model bisnis koperasi ini terintegrasi langsung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ke depannya, penyaluran pupuk pertanian dan gas elpiji yang saat ini masih dikelola perorangan atau pangkalan terpisah, akan dipusatkan sepenuhnya di koperasi dengan skala usaha yang lebih besar dan terorganisir.

 

Kerja sama dengan BUMN juga mencakup layanan keuangan dan distribusi logistik. Agen layanan perbankan dari BRI, BNI, dan bank lain akan hadir di setiap gerai. Selain itu, jaringan layanan Pos Indonesia juga akan diaktifkan kembali agar masyarakat dapat mengirim atau mengambil paket di lokasi terdekat.

 

Tak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi, gedung koperasi juga ditetapkan sebagai titik penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat. Bahkan sebelum diresmikan, sejumlah bangunan yang sudah jadi telah dimanfaatkan warga untuk kegiatan sosial keagamaan, rapat warga, hingga pembagian bantuan agar penyaluran berjalan lebih tertib dan terpusat.

 

Dari sisi sumber daya manusia, setiap gerai membutuhkan minimal 8 hingga 12 pengelola. Sebagian tenaga ahli di bidang keuangan dan teknis akan dikirim dari pusat, namun sebagian besar tenaga kerja akan direkrut dari warga lokal. Struktur organisasi meliputi manajer, pengawas, sekretaris, bendahara, petugas operasional, hingga pengemudi.

 

“Aturan resmi rekrutmen belum dirilis, namun kami harap Camat dan Kepala Desa segera melakukan persiapan. Tenaga ahli dari pusat akan menangani pembukuan, persediaan barang, hingga pengelolaan sistem pelayanan,” jelas Letkol Mahendra.

 

Salah satu keunggulan utama koperasi ini adalah skema bunga pinjaman yang sangat ringan, yakni sekitar 1 persen saja. Konsep ini diadopsi dari keberhasilan koperasi di lingkungan TNI dan Polri, bertujuan menjaga ketahanan ekonomi keluarga serta membebaskan petani dari ketergantungan pada rentenir sebelum masa panen tiba.

 

Nantinya, seluruh hasil pertanian seperti sayur, buah, hingga beras akan dikumpulkan koperasi sebelum disalurkan ke gudang penyimpanan atau dikelola bersama Bulog. Konsep serupa juga telah diterapkan di Desa Luhur Jaya, di mana usaha konveksi binaan koperasi telah beroperasi dan menyerap banyak tenaga kerja lokal.

 

“Ini adalah rencana besar pemerintah pusat. Mari kita dukung sepenuhnya demi memajukan ekonomi rakyat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan,” pungkas Letkol Mahendra menutup keterangannya.(Enggar)