LINGKAR Bantah Pasar Salojampu Disebut Tak Terurus: Asdar Bur Minta Kritik Berbasis Data, Bukan Sekadar Opini
REDAKSINEWS.CO.ID_Wajo — Ketua Lintas Gerakan Anti Korupsi (LINGKAR), Asdar Bur, menanggapi sorotan terkait kondisi Pasar Salojampu di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang disebut kumuh, semrawut, dan tidak layak.
Asdar menilai, kritik terhadap fasilitas publik memang penting. Namun, ia mengingatkan agar penilaian terhadap kondisi pasar tidak dilakukan secara sepihak, apalagi jika hanya berdasarkan potret sesaat tanpa melihat proses pengelolaan secara menyeluruh.
Menurutnya, Pasar Salojampu tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Sabbangparu. Karena itu, setiap kritik harus disampaikan secara objektif, tidak berlebihan, dan tidak langsung menyudutkan pemerintah maupun pengelola pasar tanpa bukti yang lengkap.
“Kita boleh mengkritik, tetapi jangan membangun opini seolah-olah pasar ini tidak pernah diurus sama sekali. Harus dilihat secara utuh. Apakah ada jadwal pembersihan, apakah ada petugas, bagaimana sistem retribusi, dan apa kendala di lapangan,” kata Asdar Bur, Rabu, 6 Mei 2026.
Asdar mengatakan, persoalan kebersihan pasar tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau dinas teknis. Menurutnya, pasar adalah ruang bersama yang melibatkan banyak pihak, termasuk pedagang, pembeli, petugas kebersihan, pengelola pasar, dan masyarakat sekitar.
Ia menilai, jika masih ditemukan sampah di area pasar, maka hal itu perlu dibenahi bersama, bukan dijadikan dasar untuk menuding adanya pembiaran total.
Menurut Asdar, pasar tradisional memiliki karakter aktivitas yang padat, terutama pada hari-hari tertentu. Sampah dari ikan, sayur, plastik, dan sisa jualan memang kerap muncul setelah aktivitas perdagangan. Karena itu, yang perlu diperkuat adalah sistem kebersihan dan kesadaran bersama.
Terkait retribusi harian yang dipungut dari pedagang, Asdar menegaskan bahwa pungutan retribusi tidak otomatis bisa disebut bermasalah. Sepanjang memiliki dasar hukum, menggunakan mekanisme resmi, dan masuk ke kas daerah, maka retribusi merupakan bagian dari pendapatan daerah yang sah.
“Retribusi itu bukan pungutan liar kalau ada dasar hukumnya. Yang perlu dipastikan adalah apakah pungutan itu resmi, apakah ada karcis, apakah disetor, dan apakah digunakan sesuai mekanisme anggaran,” jelasnya.
Ia meminta agar publik tidak langsung menyimpulkan bahwa retribusi pasar disalahgunakan hanya karena masih ada kekurangan fasilitas di lapangan.
“Kalau ada dugaan penyimpangan, silakan buktikan dengan data. Jangan hanya karena pasar belum sempurna, lalu langsung dituduh uang retribusi tidak jelas,” tegas Asdar.
Asdar juga meminta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wajo diberi ruang untuk memberikan penjelasan. Menurutnya, dinas teknis perlu menyampaikan data terkait pengelolaan Pasar Salojampu agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Penjelasan itu, kata dia, dapat mencakup sistem pengelolaan pasar, anggaran pemeliharaan, jumlah petugas, jadwal pembersihan, pengelolaan sampah, hingga realisasi retribusi.
“Disperindag harus menjelaskan, tetapi publik juga harus memberi ruang klarifikasi. Jangan langsung menghakimi sebelum semua data dibuka,” katanya.
Menurut Asdar, kritik yang baik bukan hanya menyoroti kekurangan, tetapi juga mendorong solusi. Pemerintah perlu memperbaiki hal yang kurang, sementara masyarakat juga perlu ikut menjaga fasilitas pasar.
Asdar menambahkan, kondisi pasar tradisional tentu tidak bisa dibandingkan secara mutlak dengan pusat perbelanjaan modern. Pasar tradisional memiliki aktivitas basah, transaksi langsung, bongkar muat barang, dan volume sampah organik yang tinggi.
Namun, hal itu bukan alasan untuk membiarkan pasar kotor. Justru, menurutnya, pemerintah bersama pedagang perlu memperkuat pola pengelolaan yang lebih tertib.
“Pasar tradisional memang punya tantangan lebih besar. Ada ikan, sayur, ayam, plastik, dan aktivitas bongkar muat. Maka solusinya bukan saling menyalahkan, tetapi memperkuat pengelolaan,” ujarnya.
Ia menyarankan agar dilakukan penataan bertahap, mulai dari penyediaan tempat sampah, perbaikan drainase, jadwal pengangkutan sampah, penertiban lapak, hingga edukasi kepada pedagang.
Asdar menegaskan, LINGKAR tidak menolak kritik terhadap pemerintah. Namun, ia menolak narasi yang langsung menyudutkan pihak tertentu tanpa pemeriksaan yang jelas.
Menurutnya, tudingan seperti pembiaran, penyalahgunaan retribusi, atau kegagalan pelayanan publik harus dibuktikan melalui data, audit, dan klarifikasi resmi.
“Kalau ada yang menuding ada pembiaran atau penyalahgunaan, buktikan. Jangan sampai kritik berubah menjadi fitnah. Kita harus keras mengawasi, tetapi tetap adil dalam menilai,” tegasnya.
Ia meminta agar isu Pasar Salojampu tidak dijadikan alat untuk membangun opini negatif secara berlebihan. Sebaliknya, persoalan pasar harus dijadikan momentum untuk memperbaiki pelayanan publik.
Asdar mendorong pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat sekitar untuk duduk bersama mencari solusi. Menurutnya, pembenahan Pasar Salojampu tidak bisa selesai hanya dengan saling menyalahkan.
“Kalau mau pasar bersih, semua harus bergerak. Pemerintah siapkan fasilitas dan petugas. Masyarakat jangan buang sampah pada bak sampah di pasar. Pembeli juga harus ikut menjaga. Ini tanggung jawab bersama,” katanya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah melakukan pembenahan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, sampah harus segera diangkut, selokan dibersihkan, dan lapak yang mengganggu akses ditata. Untuk jangka panjang, perlu sistem pengelolaan pasar yang lebih disiplin dan transparan.
Asdar menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kritik terhadap Pasar Salojampu harus diarahkan untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu.
“Pasar Salojampu adalah pusat ekonomi rakyat. Kalau ada kekurangan, mari benahi. Tapi jangan membangun narasi seolah-olah semuanya rusak dan tidak ada yang bekerja. Kritik harus melahirkan solusi, bukan sekadar kegaduhan,” tutup Asdar.
