Forum Pemuda Bangkalan Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pungli PIP dan Upaya Penyuapan di SDN Kemoneng

Kasus dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar PIP kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Kali ini, dugaan praktik pungutan liar pungli tersebut menyeret oknum Kepala Sekolah Dasar Negeri SDN Kemoneng, yang disinyalir mencoba menyuap seorang aktivis lokal demi meredam dan menghentikan pengusutan kasus tersebut.

​Merespons tindakan mencederai hukum ini, Forum Pemuda Bangkalan angkat bicara dan mendesak aparat penegak hukum APHuntuk segera turun tangan memproses kasus tersebut secara hukum hingga tuntas.

​Kronologi dan Modus Operandi ​Praktik lancung ini bermula dari adanya laporan mengenai pemotongan hak dana PIP milik siswa di SDN Kemoneng. Ketika kasus ini mulai diinvestigasi oleh seorang aktivis lokal berinisial H, Kepala SDN Kemoneng diduga mencoba memberikan sejumlah uang sebagai pelicin agar penyelidikan dihentikan dan kasusnya tidak mencuat ke publik.

​Upaya penyuapan tersebut diduga kuat dilakukan sebagai langkah defensif pihak sekolah agar terhindar dari jerat hukum serta menutupi sisa praktik pemotongan anggaran bantuan pendidikan formal tersebut.

​Ketua Forum Pemuda Bangkalan menegaskan bahwa pembiaran terhadap kasus seperti ini hanya akan memperpanjang rantai praktik korupsi di sektor pendidikan. Ia meminta momentum ini dijadikan titik balik pembersihan oknum-oknum nakal di lingkungan sekolah yang merugikan masyarakat miskin.

​"Kami meminta agar kasus ini segera diperiksa dan diusut tuntas oleh pihak berwenang. Ini harus dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh kepala sekolah di Bangkalan agar tidak main-main dengan hak pendidikan anak-anak kita," ujarnya tegas.

​Ia menambahkan, maraknya isu pemotongan dana PIP di Bangkalan sudah sangat meresahkan masyarakat, terutama para wali murid dari kalangan kurang mampu. 

Dengan diprosesnya kasus SDN Kemoneng ini secara transparan dan profesional, diharapkan ada efek jera yang kuat bagi siapa saja yang berniat memotong bantuan sosial.(20/06/2026)

​Hingga berita ini diturunkan, elemen masyarakat sipil bersama media lokal dipastikan akan terus mengawal perkembangan penanganan kasus ini hingga masuk ke meja hijau"

(MK/red)