Gamis Indonesia Desak Evaluasi Seskab Dan Usut Tuntas Dugaan Teror Terhadap Ketum GAMIS Indonesia

Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia (GAMIS Indonesia) kembali menggelar Aksi Jilid IV "Sedot Tinja Istana" di depan Istana Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diikuti ratusan mahasiswa.ungkap Fahri Salim kepada wartawan pada (9/7/26)

Dalam aksi tersebut, seharusnya massa membawa Mobil Sedot Tinja sebagai simbol pembersihan praktik penyelenggaraan negara yang dinilai menyimpang dari prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik kemungkinan disabotase makanya tidak ada dan serta membawa mobil Ketua Umum GAMIS Indonesia yang mengalami kerusakan dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagai simbol penolakan terhadap segala bentuk intimidasi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.

Ketua Umum GAMIS Indonesia sekaligus Koordinator Lapangan, Fahri Salim, S.H., menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.

"Mahasiswa akan terus mengawal demokrasi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih. Kritik yang kami sampaikan adalah hak konstitusional dan tidak boleh dibalas dengan intimidasi ataupun teror," tegas Fahri.

TUNTUTAN AKSI

1. Mendesak Presiden mengevaluasi dan mencopot Teddy Indra Wijaya dari jabatan Sekretaris Kabinet.

2. Mendesak evaluasi terhadap proses kenaikan pangkat, pemberian Bintang Mahaputera, serta berbagai kebijakan yang menjadi perhatian publik.

3. Mendesak investigasi terhadap dugaan pelanggaran dalam proses pendidikan Seskoad dan segera dicabut kelulusannya. 

4. Mendesak evaluasi terhadap Perpres Nomor 148 Tahun 2024.

5. Mendesak KPK dan lembaga berwenang melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap LHKPN dan sumber kekayaannya diduga dari Proyek dapur MBG. 

6. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana pengerusakan mobil Ketua Umum GAMIS Indonesia sebagai dugaan upaya pembungkaman kebebasan menyampaikan pendapat.

7. Mendesak pemerintah memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan menjunjung tinggi supremasi sipil.

Menurut pandangan GAMIS Indonesia, rangkaian perilaku, kebijakan, dan berbagai dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian publik terkait Teddy Indra Wijaya menunjukkan kecenderungan yang patut diwaspadai karena berpotensi mengganggu prinsip negara hukum, sistem ketatanegaraan, serta tata kelola pemerintahan yang sehat. Kami berpandangan bahwa apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa evaluasi dan koreksi melalui mekanisme konstitusional, bukan tidak mungkin akan terjadi konsolidasi kekuasaan yang semakin terpusat melalui berbagai bentuk manipulasi kebijakan maupun penyalahgunaan kewenangan. Dalam penilaian kami, kondisi demikian berpotensi mengarah pada praktik-praktik yang bercorak otoriter, mengikis supremasi sipil, dan melahirkan kecenderungan neo-fasisme maupun neo-junta militer yang bertentangan dengan semangat Reformasi, demokrasi konstitusional, dan prinsip negara hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh demi menjaga integritas pemerintahan, supremasi hukum, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Kami tidak sedang memusuhi seseorang, tetapi mengawal prinsip. Negara hukum harus dijaga, meritokrasi harus ditegakkan, dan setiap penyelenggara negara harus terbuka terhadap pengawasan publik. Demokrasi hanya akan kuat apabila kritik dihormati, bukan dibungkam," tutup Fahri. ****