Gus Rozin Keliling Daerah, Dorong Persatuan dan Kemandirian NU Menyongsong Abad Kedua

Menjelang Muktamar NU ke-35, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin semakin aktif menjalin komunikasi dengan pengurus Nahdlatul Ulama di sejumlah daerah. Langkah itu dilakukan setelah dirinya menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam rangkaian kunjungannya, Gus Rozin tidak hanya memperkenalkan pencalonannya. Ia juga menyampaikan sejumlah gagasan mengenai arah NU ke depan sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi pengurus dan warga NU di daerah.

Sejumlah wilayah telah didatangi, mulai Bengkulu, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tenggara. Pertemuan dilakukan bersama PWNU, PCNU, para kiai dan pengurus NU dari berbagai tingkatan.

Bagi Gus Rozin, momentum menuju muktamar seharusnya tidak sekadar menjadi persaingan antarfigur. Menurutnya, proses tersebut harus menjadi ruang bersama untuk membahas masa depan organisasi dan mendengar aspirasi dari tingkat bawah.

“Kalau kita berbicara tentang masa depan NU, yang harus dibicarakan bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi NU seperti apa yang ingin kita bangun. Karena itu, mendengar suara dari bawah menjadi bagian penting dari proses ini,” ujar Gus Rozin.

Dari berbagai pertemuan tersebut, Gus Rozin membawa tiga pokok gagasan. Pertama, membangun poros tengah sebagai upaya merawat ukhuwah dan mencegah polarisasi. Kedua, memperkuat posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan. Ketiga, mendorong NU menjadi organisasi yang mandiri dengan mengoptimalkan kekuatan jamaah.

Ia menilai perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika organisasi sebesar NU. Namun, perbedaan itu tidak semestinya berkembang menjadi pertentangan berkepanjangan yang justru menguras energi organisasi.

Konsep poros tengah yang ditawarkan, kata Gus Rozin, bukan untuk membentuk kubu baru atau berhadapan dengan kelompok tertentu. Gagasan tersebut lebih diarahkan sebagai ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan dan mencari titik temu.

“Poros tengah bukan poros untuk berhadapan dengan siapa pun. Poros tengah adalah jalan untuk mempertemukan berbagai pihak, meredakan ketegangan, dan mengembalikan NU kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu ukhuwah Nahdliyah dan keberlanjutan khidmah jam’iyyah,” katanya.

Menurutnya, semangat musyawarah dan persaudaraan harus tetap menjadi pijakan dalam menghadapi dinamika menjelang muktamar. Tradisi NU dalam mengelola perbedaan dinilai perlu dipertahankan agar kontestasi tidak berubah menjadi konflik internal.

Selain persoalan persatuan, Gus Rozin juga menyoroti posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil. Ia menyebut NU memiliki jaringan sosial yang sangat luas, mulai dari pesantren, masjid, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan hingga berbagai komunitas dan jaringan ekonomi warga.

Kekuatan akar rumput tersebut, menurutnya, menjadi salah satu modal utama NU. Karena itu, kedekatan dengan pemerintah tidak boleh membuat NU kehilangan independensi maupun fungsi kontrol sosialnya.

“NU harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga harus berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Gus Rozin menilai hubungan NU dengan pemerintah harus berjalan secara konstruktif. NU dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, namun tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Peran tersebut, menurutnya, tidak terbatas pada bidang keagamaan. NU juga memiliki tanggung jawab dalam pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, advokasi, pengembangan masyarakat hingga penguatan kapasitas warga.

Agenda lain yang menjadi perhatian adalah kemandirian organisasi. Gus Rozin melihat kekuatan terbesar NU justru berada pada jamaah yang tersebar luas, mulai tingkat ranting hingga berbagai kelompok masyarakat.

Pesantren, keluarga Nahdliyin, petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, profesional dan komunitas warga dinilai memiliki potensi besar apabila dikelola secara terintegrasi.

“Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam’iyyahnya terbangun. Karena itu, kalau kita ingin membangun NU yang mandiri, kita harus kembali kepada kekuatan jamaah,” katanya.

Kemandirian yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan organisasi. Lebih jauh, Gus Rozin mendorong pengelolaan aset secara profesional, pengembangan ekonomi warga, penguatan pendidikan, penguasaan teknologi serta kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan secara independen.

Budaya gotong royong jamaah juga dinilai dapat menjadi salah satu fondasi. Optimalisasi aset NU, pengembangan ekonomi Nahdliyin dan penguatan instrumen partisipasi warga seperti KOIN NU disebut dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi organisasi.

Dalam pertemuan dengan pengurus NU di berbagai daerah, sejumlah persoalan turut mengemuka. Di antaranya penguatan ranting dan MWCNU, kaderisasi, pesantren, ekonomi jamaah, tata kelola organisasi, digitalisasi serta hubungan kelembagaan NU dengan pemerintah.

Berbagai aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi Gus Rozin dalam menawarkan arah transformasi NU untuk memasuki abad kedua. Ia merangkum orientasinya melalui tiga kata kunci: berdaulat, bermartabat dan bermanfaat.

Berdaulat berarti NU memiliki kemampuan mengelola organisasi, aset dan sumber daya secara profesional serta amanah. Kedaulatan juga berarti organisasi mampu menentukan kebijakannya secara mandiri dengan tetap berorientasi pada kepentingan jamaah dan kemaslahatan masyarakat.

Bermartabat berkaitan dengan upaya menjaga marwah ulama, pesantren, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah serta integritas kepemimpinan. Persatuan internal dan hubungan yang sehat dengan negara juga menjadi bagian dari upaya menjaga martabat organisasi.

Sementara bermanfaat berarti keberadaan NU harus memberikan dampak nyata bagi jamaah dan masyarakat. Manfaat itu dapat diwujudkan melalui pendidikan, ekonomi, kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga sektor pertanian, perikanan, lingkungan dan advokasi masyarakat.

Gus Rozin melihat tantangan yang dihadapi NU pada abad kedua akan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, dinamika sosial dan politik serta perubahan pola kehidupan masyarakat menuntut NU mampu beradaptasi tanpa meninggalkan identitas dan tradisinya.

Menurutnya, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjembatani kekuatan tradisi dengan tuntutan zaman. Nilai keulamaan dan tradisi Aswaja tetap harus menjadi fondasi, sementara organisasi harus mampu merespons persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat.

Dalam konteks Muktamar NU ke-35, Gus Rozin berharap agenda tersebut tidak berhenti pada pemilihan Ketua Umum PBNU. Muktamar, menurutnya, harus menjadi forum untuk menentukan arah organisasi sekaligus menyusun strategi menghadapi tantangan abad kedua.

“Muktamar bukan hanya tentang memilih siapa yang menjadi Ketua Umum. Muktamar harus menjadi momentum untuk menentukan arah NU ke depan, menjaga persatuan, memperkuat kemandirian, dan memastikan NU terus hadir memberikan kemaslahatan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar perbedaan pilihan dalam menentukan kepemimpinan tidak menghilangkan semangat ukhuwah Nahdliyah. Kontestasi figur, kata dia, harus tetap ditempatkan dalam kerangka menjaga keberlangsungan NU sebagai jam’iyyah yang memiliki tanggung jawab keagamaan dan sosial.

Rangkaian silaturahmi ke berbagai daerah menjadi bagian dari upaya Gus Rozin membangun komunikasi lintas wilayah. Ia ingin pembahasan mengenai masa depan NU tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan pengurus dan warga yang menjalankan roda organisasi di tingkat bawah.

Pada akhirnya, gagasan yang dibawa Gus Rozin menempatkan persatuan, kemandirian dan keberpihakan kepada jamaah sebagai fondasi menghadapi abad kedua. Ia berharap NU semakin kuat dalam tata kelola internal sekaligus semakin luas manfaatnya bagi masyarakat.

Bagi Gus Rozin, kepemimpinan PBNU bukan semata-mata persoalan jabatan. Kepemimpinan merupakan amanah untuk menjaga warisan para ulama sekaligus mempersiapkan NU menghadapi perubahan zaman.

Karena itu, Muktamar NU ke-35 diharapkan tidak hanya menghasilkan sosok pemimpin baru, tetapi juga melahirkan kesepakatan mengenai arah perjalanan NU agar tetap berdaulat, bermartabat dan memberikan manfaat bagi jamaah, bangsa serta kemanusiaan. ****